Sektor Maritim dan Poros Ekonomi Nafas Dalam

Oleh: Saiful Anwar

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Semarang & Santri di Rumah Perkaderan Mohammad Nasih Institute

Setelah merayakan hari kemerdekaan, tepat seminggu yang lalu, Indonesia memperingati hari maritim nasional. Sebagai bentuk partisipatif, sudah menjadi kewajibkan bagi seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di sektor kemaritiman.

Apapun bentuk partisipasinya, yang terpenting mampu memberikan dampak kemajuan bagi ekonomi maritim Indonesia. Atinya, tetap dalam aturan dan prinsip yang berlaku.

Indonesia telah menyandang status sebagai negara yang memiliki garis terpanjang kedua di dunia. Namun, pemanfaatan sektor kemaritiman sampai sejauh ini dinilai masih sangat minim.

Rendahnya pemanfaatan tersebut dapat dilihat dari sumbangan sektor kemaritiman dan kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sampai sejauh ini, sektor maritim hanya sanggup menyumbang sekitar 4 persen saja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebuah hasil yang berbanding terbalik dengan isi perut di poros maritim. Dengan perairan laut seluas 5,8 juta Km persegi atau seluas 2/3 dari total yuridiksi nasional yang mencapai 7,73 juta km2, laut yang luas berisi sumber hayati dan non-hayati, terlebih perairan Indonesia yang dikenal sebagai Hot- spot untuk marine biodiversity, seharusnya kemajuan di sektor maritim bertambah pesat.

Pun, dengan segala potensi yang ada, sektor kemaritiman bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama dari sektor perikanan dan kelautan.

Pengembangan ekonomi yang berfokus pada inti dari kekayaan diri sendiri, identitas diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri adalah ekonomi nafas dalam. Melalui konsep ekonomi nafas dalam, idiom Islam menyebutnya dengan konsep ekonomi yang kaffah. Kaffah berarti menyeluruh, maksimal dan total (komperehensif). Ibarat sebuah kurva, kaffah adalah lingkaran sempurna (Cak Nun:2009).

Pada realitasnya, bahwa aktivitas laut adalah salah satu inti dari peradaban, selain pertanian sebagai aktivitas bercocok tanam di Indonesia. Hasil isi laut yang dalam bentang teritoris Indonesia adalah kekayaan negeri sendiri.

Sebuah bentuk identitas bangsa, dan perlu dan harus dikelola dan dikembangkan dengan berdikari. Seperti nafas yang berperan dalam laku hidupnya makhluk. Ekonomi nafas dalam berperan membangun poros ekonomimelalui inti dari identitas bangsa sendiri. Dan hasilnya mampu memberikan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat.

Melalui konsep ekonomi nafas dalam, upaya pemanfaatan secara optimal di bidang maritim harus digalakkan sedini mungkin. Hal ini untuk mewujudkan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan dengan potensi ekonomi di dalamnya.

Melalui potensi poros maritim yang besar tersebut, dapat dicatat salah satu upaya yang bisa diproyeksikan dalam mengoptimalkan sektor maritim adalah meningkatkan kontribusi sektor kelautan, baik untuk kesejahteraan masyarakat umum, khususnya untuk kesejahteraan nelayan itu sendiri.

Langkah kerja yang pertama adalah menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP) melalui peningkatkan hasil tangkap nelayan. Bentuk kenaikan NTP di berbagai wilayah maritim harus berbanding lurus dengan hasil tangkap ikan dan harga ikan yang cenderung stabil dan membaik. Langkah tersebut perlu dibarengi dengan upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur dan sarana prasana pendukung perikanan laut atau tangkap, seperti SPBU nelayan dan teknologi pendukung.

Terkait teknologi, dalam waktu mendatang, pemerintah harus berupaya keras dalam memberikan sumbangsih kepada nelayan tentang teknologi penangkapan ikan, terutama bagi nelayan tradisional agar mereka tahu lokasi yang tepat dalam menangkap ikan. Hal ini, bisa dinilai lebih efektif dan efesien. Selain itu, nelayan tidak perlu berkeliling laut untuk mencari di mana ikan itu berkumpul dan tentunya bisa menghemat penggunaan bahan bakar. Contohnya, di negara-negara maju seperti China, para nelayan telah dimodali dengan teknologi canggih dalam menangkap ikan.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus fokus dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan. Pada program perlindungan nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) atau asuransi nelayan, pemerintah diharuskan mensosialisasikan kepada pemerintah di bawahnya. Sehingga agar cepat untuk dilaksanakan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebab, fakta di masyarakat nelayan tidak semua tau dengan program asuransi. Keberdaan asuransi nelayan sangat bermanfaat bagi masyarakat harus segera untuk direalisasikan. Salah satu keuntungan bagi nelayan antara lain, dibayarkan premi oleh pemerintah pusat, memperoleh santunan baik karena kecelakaan atau kematian. Di sisi lain, masyarakat memiliki satu aspek penting perlindungan terhadap keselamatan, jiwa dan pekerjaan mereka.

Untuk melengkapi program pemerintah pusat di atas, setiap pemerintah provinsi harus memberikan perlindungan berupa asuransi yang dikemas dalam bentuk saran yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan, yakni armada penangkapan ikan. Baik berukuran besar, sedang, maupun kecil. Begitu juga dengan bantuan alat-alat untuk menangkap ikan.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah dalam memberikan asuransi armada harus disertai dengan penataan dan pendataan. Program pendataan dilakukan untuk mengetahu jumlah dan menghitung potensi penangkapan ikan. Sedangkan penataan, dilaksanakan agar armada penangkapan ikan memiliki kelayakan untuk diansurasikan. Berharap, melalui program asusransi jiwa oleh pemerintah pusaat dan asuransi armada tangkap ikan oleh pemerintah provinsi, resiko yang dihadapi nelayan dapat dikurangi dan hasil tangkap bisa meningkat.

Di atas adalah konsep ekonomi nafas dalam yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dengan mengoptimalkan inti kekayaan negeri. Nenek moyang bangsa Indonesia dahulu adalah seorang pelaut, harapan mereka adalah bahwa potensi laut harus dikelola dengan baik dan seoptimal mungkin. Tak perlu takut miskin, sebab laut cukup untuk menghidupimu. Wa Allahu a’lam Bi al Showamb.

Sumber :www.jateng.tribunnews.com